Sekiranya pemilu adalah demokrasi itu sendiri maka hasil dari pemilu bisa disebut demokrasi. Pastinya sebagai proses maka pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi. Hari-hari ke depan di Indonesia adalah sangat menentukan untuk kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk lima tahun yang akan datang.
Dalam sistem pemilu langsung di Indonesia yang mana calon presiden maupun calon legislatif dipilih oleh rakyat. Maka keberadaan partai lebih seperti wadah atau cawan tempat calon eksekutif dan legislatif bernaung.
Demikianlah demokrasi ala- ala Indonesia sebatas pemilu dan pemilukada. Bahwa ekonomi, pendidikan , kesehatan serta sektor lainnya menuntut demokrasi atau bagian demokrasi itu soal lain, mirip hal-hal yang tak pernah terselesaikan.
Inilah mengapa demokrasi prosedural selalu riuh bahkan rusuh soalnya adalah akar masalah demokrasi tidak pernah benar-benar mendapat perhatian. Seperti soko guru ekonomi adalah koperasi yang ternyata hanya ada dalam pelajaran di sekolah.
Dari sini kiranya bisa dimengerti mengapa dalam konteks berbangsa dan bernegara selalu tarik ulur penuh transaksi kepentingan. Kiranya hal yang sangat mendasar yaitu koperasi sebagai bagian dari demokrasi beroleh hal yang signifikan. Tanpanya pemilu hanya sebatas pergantian kekuasaan an sich tanpa fundamentalis yang berarti selama koperasi terpinggirkan.
Demokrasi dalam konteks yang lebih luas nyatanya lebih dari sekedar pemilu. Ia adalah instrumen menuju masyarakat yang adil , makmur dan sejahtera serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Maka pemilu yang datang silih berganti tak akan jadi gejala yang mengejutkan sebab fundamental diperbaiki atau mengalami proses perbaikan.
Perlu kiranya jadi perhatian bersama bahwa sikap pasif rakyat berkelindan dengan sikap penguasa yang tidak demokratis. Maka ruang-ruang demokrasi harus direbut oleh masyarakat sipil supaya tujuan bernegara dalam demokrasi terengkuh sekalipun tertatih-tatih.
